Proyek pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp 1,5 triliun di Aceh seluruhnya dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menyingkirkan kontraktor lokal dan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menyatakan bahwa kontraktor lokal hanya dijadikan pekerja tanpa keuntungan. Proyek tersebut dibagi ke dalam dua paket besar, masing-masing dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).

Dampak terhadap Kontraktor Lokal

• Kontraktor lokal tidak memiliki ruang untuk berkompetisi secara sehat.
• Skema tender dinilai melanggar regulasi pengadaan, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
• Penggabungan paket pekerjaan skala besar menghambat usaha kecil dan menengah.

Permintaan TTI

• Nasruddin meminta Kepala Balai Permukiman Provinsi Aceh membuka kesempatan bagi kontraktor lokal.
• Ia juga menyoroti selisih harga penawaran pemenang tender yang tidak signifikan, memunculkan dugaan lemahnya kompetisi.

Regulasi yang Dilanggar

• Larangan menyatukan paket pekerjaan dengan tujuan menghambat usaha kecil dan menengah.
• Jika paket dipecah, kontraktor lokal dengan kualifikasi menengah dan besar masih memiliki peluang untuk bersaing.

Dampak Jangka Panjang

• Dominasi BUMN dalam proyek besar akan terus membuat kontraktor lokal tidak berdaya.
• Kontraktor lokal hanya dijadikan pekerja tanpa keuntungan, seperti mandor proyek.

Solusi yang Diusulkan

• Pembagian paket pekerjaan menjadi nilai yang lebih rasional, misalnya Rp 250 miliar, agar kontraktor lokal dapat ikut tender.
• Pembukaan kesempatan bagi kontraktor lokal untuk berkompetisi secara sehat.

Dengan adanya pembagian paket yang lebih kecil, perusahaan dengan pengalaman Rp 82 miliar sudah bisa ikut tender. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi kontraktor lokal untuk berkembang dan bersaing secara sehat.