Puluhan proyek normalisasi irigasi di Kabupaten Pidie diduga difragmentasi untuk menghindari proses tender. Dana yang digunakan berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRK, dengan nilai proyek berkisar antara Rp50 juta hingga Rp200 juta. Pola ini menimbulkan kecurigaan praktik pemecahan paket agar pekerjaan dapat dilaksanakan melalui skema pengadaan langsung.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, mengakui bahwa sebagian besar proyek tersebut merupakan program Pokir dewan. Ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan tim teknis pemerintah daerah dalam penentuan lokasi dan perencanaan awal.

Distribusi Proyek yang Meragukan

• 40 paket proyek tersebar di berbagai kecamatan di Pidie.
• Nilai proyek berkisar antara Rp50 juta hingga Rp200 juta, di bawah ambang batas tender.
• Distribusi merata di seluruh kecamatan, menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kebutuhan.

Indikasi Muatan Politis

• Proyek diduga dirancang sebelum hasil Musrenbang ditetapkan.
• Pola distribusi yang merata menimbulkan kecurigaan pembagian yang bersifat politis.
• Transparansi menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Dampak terhadap Petani

• Proyek irigasi seharusnya mengalirkan manfaat bagi petani.
• Jika tidak dikelola dengan baik, proyek berisiko menjadi instrumen kepentingan sempit.
• Kebutuhan pembangunan yang mendesak harus diimbangi dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.