Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab munculnya keresahan publik akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) pada Februari 2026. Kegaduhan terjadi karena jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam satu bulan melonjak tajam hingga sekitar 11 juta orang, mendekati 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta PBI JKN.

Purbaya menyebut lonjakan ini jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, sehingga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Ia menjelaskan, pada periode sebelumnya jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan relatif kecil, berkisar di bawah satu juta hingga sekitar satu juta orang per bulan, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dampak Sosial dan Ekonomi

• 11 juta peserta nonaktif: Jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam satu waktu membuat banyak masyarakat terkejut karena tidak mengetahui status kepesertaan mereka telah dicabut.
• Keresahan masyarakat: Akibatnya, mereka baru menyadari saat membutuhkan layanan kesehatan.
• Pertanyaan refleksi: Kenapa ramai di Februari? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar.

Solusi yang Diusulkan

• Perubahan data bertahap: Purbaya mengusulkan agar perubahan data kepesertaan PBI JKN dilakukan secara bertahap.
• Masa transisi: Ia menyarankan agar penghapusan peserta dirata-ratakan dalam beberapa bulan agar tidak menimbulkan kejutan di masyarakat.
• Sistem pemberitahuan: Purbaya menekankan pentingnya sistem yang mampu memberikan pemberitahuan langsung kepada peserta ketika status PBI mereka dicabut, sehingga masyarakat tidak kaget saat mengakses layanan kesehatan.

Kasus Lala

• Pasien gagal ginjal: Dada Lala (34), nama disamarkan, pasien gagal ginjal yang bergantung pada layanan BPJS Kesehatan PBI untuk menjalani cuci darah rutin.
• Keresahan: Lala mengaku cemas setelah mengetahui status kepesertaan PBI miliknya mendadak nonaktif saat hendak menjalani kontrol kesehatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih, Bekasi.
• Proses sulit: Upaya mengaktifkan kembali kepesertaan PBI ia lakukan dengan mendatangi puskesmas, namun justru diarahkan ke Dinas Sosial untuk melengkapi berbagai dokumen.
• Kondisi kesehatan: Proses tersebut sulit dilakukan dalam waktu singkat, sementara kondisi kesehatannya tidak memungkinkan penundaan pengobatan.