Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menggelar stakeholder meeting secara daring untuk menguatkan pendampingan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2026 bagi pemerintah daerah, termasuk Aceh.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Said Fadhil, yang menekankan pentingnya terobosan layanan pendampingan kebijakan bagi pemerintah daerah di delapan wilayah layanan, termasuk Aceh. Dalam sambutannya, Said Fadhil menjelaskan bahwa IKK bukan sekadar instrumen evaluasi, tetapi menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang dirumuskan berdampak, inklusif, dan berbasis data.

Inovasi Layanan Strategis Pusjar SKMK telah merancang berbagai inovasi layanan strategis, seperti:

• Asistensi teknis penyusunan kebijakan berbasis bukti
• Klinik kebijakan daerah
• Pendampingan intensif pengukuran IKK

Tujuan Pendampingan Pengukuran IKK memberikan gambaran objektif mengenai kualitas kebijakan daerah, mulai dari proses perumusan hingga implementasi dan dampaknya. Melalui pendampingan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas analis kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sambutan Peserta Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dari delapan wilayah layanan Pusjar SKMK LAN RI. Para peserta menyambut baik inisiatif pendampingan ini dan berharap adanya penguatan kapasitas berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti.

Melalui stakeholder meeting ini, Pusjar SKMK LAN RI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi policy partner bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.