Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai-ramai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN), hingga pejabat pajak dan bea cukai dalam beberapa hari terakhir di Indonesia. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menjelaskan, fenomena korupsi saat ini bukan lagi soal karena tidak cukup dari segi gaji, melainkan tingginya gaya hidup, dan status sosial. Kebutuhan tersebut akhirnya mengesampingkan nilai-nilai kejujuran terutama terjadi degradasi mental dan moral yang akut.

Alfian menegaskan, pencegahan dan penindakan korupsi harus seimbang, karena yang kita lawan saat ini adalah mental dan moralitas sedang akut. Dalam konteks Aceh, potensi korupsi di sektor seperti bea cukai, pajak dan peradilan sangat terbuka terjadi, karena mekanisme pengawasan sangat lemah dan hampir tidak terawasi.

Potensi Korupsi di Aceh

• Sektor Bea Cukai dan Pajak: Pengawasan lemah dan hampir tidak terawasi.
• Peradilan: Potensi korupsi tinggi karena mekanisme pengawasan lemah.
• Contoh Kasus: Kota Lhokseumawe dan Aceh Barat sudah terjadi kasus korupsi.
• Integritas Pejabat: Kejujuran, konsistensi, dan kesatuan utuh antara pikiran, perkataan, serta perbuatan seseorang.

Alfian mengungkap, integritas adalah kejujuran, konsistensi, dan kesatuan utuh antara pikiran, perkataan, serta perbuatan seseorang, yang mencerminkan kepribadian yang dapat dipercaya dan berwibawa. Bila pejabat tidak memiliki dasar integritas, maka semua yang dilakukan hanya ilusi bagi publik. Ini menjadi ancaman serius bagi generasi dan masa depan Aceh.

Menurutnya, membangun "pulau integritas" di lingkungan birokrasi, politisi dan peradilan menjadi modal dalam mewariskan keberlanjutan Aceh ini yang tegak lurus, menuju kesejahteraan. Langkah-langkah itu dapat diwujudkan seperti, semua rencana pembangunan dan anggaran Aceh mudah diakses oleh warga, ruang partisipasi dibuka secara lebar lebar, sehingga rakyat tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

Rakyat (mestinya) tahu ke mana saja uang digunakan pemerintah, membangun keadilan dan hukum yang benar-benar adil. Sehingga siapa pun menyalahi, dapat bertanggung jawab atas kecurangan atau kesalahan dalam menjalankan mandat yang telah diberikan.