Praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam kembali menimbulkan rasa keadilan publik. Ketika satu pegawai dapat memegang hingga tiga jabatan sekaligus, baik definitif, pelaksana tugas (Plt), maupun pelaksana harian (Plh), maka pertanyaan mendasarnya adalah: di mana letak keadilan bagi pegawai lainnya yang telah mengabdi puluhan tahun?

Birokrasi seharusnya berjalan di atas prinsip profesionalisme dan meritokrasi. Jabatan bukan hadiah, apalagi alat kompromi kepentingan, melainkan amanah yang harus diberikan berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan integritas.

Dampak Rangkap Jabatan

• Kekhawatiran Keadilan: Pegawai yang telah mengabdi puluhan tahun merasa tidak adil ketika satu pegawai merangkap tiga jabatan.
• Efektivitas Gubernemen: Kewenangan Plt dan Plh yang terbatas dapat berdampak pada lambannya pengambilan keputusan, terganggunya pelayanan publik, hingga rawannya penggunaan anggaran.
• Meritokrasi: Penempatan jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan dan “orang dalam” (ordal).
• Reformasi Birokrasi: Pemerintah Kota Subulussalam perlu segera berbenah dengan penataan jabatan yang terbuka, objektif, dan sesuai aturan.

Publik juga patut bertanya, apakah penempatan jabatan tersebut murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi, atau justru karena faktor kedekatan dan “orang dalam” (ordal)? Jika yang terakhir ini dibiarkan, maka meritokrasi hanya akan menjadi jargon kosong dalam dokumen reformasi birokrasi.

Pemerintah Kota Subulussalam perlu segera berbenah. Penataan jabatan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan. Kesempatan berkarier harus diberikan secara adil kepada seluruh pegawai, bukan dimonopoli oleh segelintir orang.

Jika keadilan internal birokrasi saja tidak mampu ditegakkan, maka sulit berharap pelayanan publik yang adil dan berkualitas bagi masyarakat. Reformasi birokrasi sejatinya dimulai dari keberanian untuk berkata: cukup sudah rangkap jabatan, saatnya meritokrasi ditegakkan.