Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Bireuen, sebagian besar tenaga kesehatan, mendatangi Kantor Bupati Bireuen pada Selasa (10/3/2026). Mereka menuntut kejelasan terkait gaji yang hingga kini belum dibayarkan, dengan banyak di antara mereka menerima gaji nol rupiah atau sangat rendah, meskipun telah menerima Surat Keputusan (SK).

Kehadiran mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Bireuen, agar segera memberikan penjelasan mengenai hak mereka yang belum dibayarkan. Perwakilan dari Puskesmas Peusangan Siblah Krueng, Jamal MKep, menyatakan bahwa banyak tenaga magang yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu menerima gaji nol rupiah, dan mereka mengharapkan kebijakan yang adil dari Bupati Bireuen.

Permasalahan Gaji PPPK Paruh Waktu

• Gaji bervariasi: PPPK di Bireuen menerima gaji mulai dari Rp 550.000 hingga nol rupiah, tergantung pada status sebelumnya.
• Tuntutan hak: PPPK paruh waktu menuntut gaji minimal Rp 550.000 untuk semua, serta hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
• Keterbatasan anggaran: Pemkab Bireuen menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak mengirim tambahan anggaran, sehingga gaji tahun 2026 mengikuti besaran gaji tahun 2025.
• Solusi sementara: Pemkab berjanji akan memprioritaskan insentif bagi PPPK paruh waktu sambil menunggu adanya pendapatan yang sah.

Pertemuan dengan Pemkab Bireuen

Delapan perwakilan tenaga magang PPPK bertemu dengan Plt Sekda Bireuen, Hanafiah SP, dan pejabat lainnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi dan mengharapkan adanya kebijakan dari Bupati. Pemkab Bireuen mencatat berbagai informasi dan aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti.

Pemkab Bireuen menegaskan bahwa mereka terus berusaha untuk mencari solusi, termasuk memprioritaskan insentif bagi PPPK paruh waktu. Namun, keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam penyelesaian masalah ini.