Ratusan tenaga PPPK paruh waktu di Kabupaten Bireuen, sebagian besar berasal dari tenaga kesehatan, mendatangi Kantor Bupati Bireuen pada Selasa (10/3/2026). Mereka menuntut kepastian terkait besaran gaji yang hingga kini belum jelas, terutama bagi eks tenaga magang yang gajinya tercatat nol rupiah. Para tenaga PPPK ingin bertemu langsung dengan Bupati Bireuen atau pejabat terkait untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Jamal M Kep, perwakilan dari Puskesmas Peusangan Siblah Krueng, menyatakan bahwa mereka menginginkan kebijakan yang adil agar mendapatkan gaji layak. Ia menambahkan bahwa besaran gaji minimal Rp550 ribu seharusnya diterima semua tenaga PPPK, termasuk hak atas THR dan gaji ke-13.

Permasalahan Gaji PPPK Paruh Waktu

• 5.548 tenaga PPPK di Bireuen telah menerima SK, namun gaji mereka belum jelas.
• Beberapa PPPK magang belum menandatangani surat perjanjian kerja karena nominal gaji dalam SK tercatat nol rupiah.
• Pemkab Bireuen menjelaskan bahwa anggaran dari pemerintah pusat belum tersedia, sehingga gaji tetap nihil.
• Pemkab berupaya memberikan insentif sementara melalui SKPK masing-masing.

Pertemuan dengan Pejabat Daerah

• Delapan perwakilan tenaga PPPK bertemu dengan Pj Sekdakab Bireuen, Hanafiah, dan pejabat terkait.
• Mereka menyampaikan aspirasi mengenai gaji yang tidak tercantum dalam SK.
• Hanafiah menjelaskan bahwa Pemkab Bireuen terus mencari solusi agar hak tenaga PPPK terpenuhi, meskipun jumlahnya masih terbatas.