Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui dan menetapkan Polri di bawah presiden langsung pada Selasa, 27 Januari 2026. Keputusan ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, serta koordinasi strategis antara Polri dan kekuasaan eksekutif tertinggi negara.

Reformasi ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum dan rektor universitas. Namun, ada kontroversi tentang independensi Polri dan potensi politisasi penegakan hukum.

Poin Utama Reformasi Polri

• Polri di bawah presiden langsung
• Delapan poin Percepatan Reformasi Polri disetujui
• Dukung akuntabilitas dan profesionalisme
• Potensi konflik kepentingan dan politisasi

Dukung dan Kontroversi

• Dukung: Pakar hukum dan rektor universitas mendukung keputusan DPR
• Kontroversi: Potensi politisasi dan konflik kepentingan
• Independensi: Polri harus tetap independen untuk menjaga netralitas
• Akuntabilitas: Keputusan DPR diharapkan memperkuat akuntabilitas Polri

Dampak di Aceh

• Stabilitas: Keputusan DPR diharapkan menjaga stabilitas nasional
• Profesionalitas: Polri diharapkan semakin profesional dan netral
• Keamanan: Polri tetap bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
• UMKM: Keputusan DPR diharapkan mendukung UMKM di Aceh

Reformasi Polri di bawah presiden langsung diharapkan memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Polri, tetapi ada kontroversi tentang independensi dan potensi politisasi.