Rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh memerlukan tata kelola yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dr. Effendi Hasan, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, menekankan bahwa proses pemulihan tidak bisa hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari koordinasi multi-level governance yang melibatkan berbagai aktor dan institusi.

Dr. Effendi menyoroti pentingnya Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) sebagai instrumen koordinatif untuk mengurangi fragmentasi kebijakan. Ia juga menilai penunjukan Dr. Safrizal ZA sebagai pimpinan Satgas PRR sebagai langkah strategis yang menunjukkan sensitivitas lokal dan komunikasi kultural.

Pentingnya Koordinasi dan Dukungan Anggaran

• Koordinasi Lintas Lembaga: Satgas PRR harus menjalankan kebijakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan miskomunikasi.
• Dukungan Anggaran APBN: Rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan fiskal yang besar dan berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Kepemimpinan Strategis: Pengalaman dan jejaring kepemimpinan Dr. Safrizal ZA di tingkat nasional berpotensi memperlancar koordinasi anggaran.

Transparansi dan Pelibatan Akademisi

• Transparansi Berkala: Diperlukan transparansi dalam pelaksanaan program untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
• Pelibatan Akademisi: Akademisi perlu dilibatkan dalam monitoring kebijakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
• Komunikasi Publik: Komunikasi publik yang terbuka diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Dr. Effendi menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya keberhasilan pemerintah pusat, tetapi juga keberhasilan masyarakat Aceh. Dengan kepemimpinan yang memiliki akses dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.