Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Disorot DPR, Warga Aceh Khawatir Jadi Ajang Bagi-bagi Kursi

Rencana pemerintah merekrut 30.000 manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) menuai sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengingatkan agar rekrutmen tersebut tidak disusupi kepentingan politik praktis. Ia menilai, tanpa pengawasan ketat, program ini berisiko melenceng dari tujuan awalnya, yakni memperkuat ekonomi desa.

Program Kopdes digadang-gadang menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi desa. Selain memperkuat kemandirian ekonomi lokal, rekrutmen besar-besaran ini juga diharapkan membuka puluhan ribu lapangan kerja baru. Namun, Mufti menekankan bahwa proses seleksi harus benar-benar dijaga agar tidak menjadi formalitas atau sekadar ajang "titipan" dari pihak tertentu.

Sorotan DPR terhadap Rekrutmen Manajer Kopdes

• 30.000 manajer akan direkrut dan berstatus sebagai pegawai BUMN.
• Pendaftaran dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026.
• Mufti Anam mengingatkan agar rekrutmen tidak menjadi alat politik.
• Ia menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam proses seleksi.

Kekhawatiran terhadap Potensi Penyimpangan

• Mufti menyoroti potensi ketidakadilan bagi masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat membangun Kopdes.
• Ia menilai, pengalaman lapangan dan keterikatan sosial masyarakat desa tidak bisa digantikan begitu saja oleh rekrutmen baru.
• Mufti mengingatkan agar program ini tidak menjadi "reset total" yang menghapus kontribusi pihak-pihak yang telah bekerja sejak awal.

Harapan dan Tantangan Program Kopdes

• Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
• Namun, tanpa transparansi dan keadilan, program ini berisiko menjadi sumber masalah baru.
• Mufti menekankan bahwa kepercayaan publik adalah segalanya dalam keberhasilan program ini.