Prof Mirza Tabrani SE MBA DBA resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) periode 2026–2031. Ia terpilih dalam Rapat Pleno Tertutup Majelis Wali Amanat (MWA) yang digelar di Balai Senat USK, Darussalam, Banda Aceh, Senin (2/2/2026).

Dalam pemilihan tersebut, Prof Mirza memperoleh 13 suara, sementara Prof Dr Ir Agussabti MSi meraih 5 suara dan Prof Dr Ir Marwan memperoleh 1 suara. Total terdapat 19 suara, dengan jumlah pemberi hak suara sebanyak 13 orang. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) memiliki bobot suara sebesar 35 persen atau setara 7 suara.

Pelantikan dan Legitimasi

Pelantikan Rektor USK terpilih akan dilaksanakan pada 6 Maret 2026. Seluruh tahapan pemilihan, termasuk penge-sahan dan pelantikan, dijadwalkan rampung sebelum 8 Maret 2026. Terpilihnya Prof Mirza Tabrani ini menandai sebuah babak baru kepemimpinan di kampus tertua dan terbesar di Aceh. Proses pemilihan yang berlangsung melalui mekanisme MWA secara tertutup, dengan hasil suara yang cukup tegas, memberi legitimasi kuat bagi kepemimpinan Prof Mirza untuk lima tahun ke depan.

Visi dan Rekam Jejak

Kemenangan dengan peroleh an 13 suara, jauh di atas dua kandidat lainnya, mencerminkan kepercayaan mayoritas MWA terhadap visi, rekam jejak, serta kapasitas manajerial yang dimiliki Prof Mirza. Di tengah tantangan perguruan tinggi yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan mutu akademik, kemandirian finansial, hingga relevansi social, USK membutuhkan figur rektor yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga cakap dalam tata kelola dan kepemimpinan strategis.

Pengalaman dan Komitmen

Pengalamannya di lingkungan kampus, mulai dari Ketua Jurusan, Pembantu Dekan, hingga Dekan Fakultas Ekonomi, memberi modal penting dalam memahami dinamika internal universitas. Lebih dari itu, latar belakangnya di sektor keuangan dan manajemen risiko, termasuk sebagai Komisaris Independen Bank Aceh Syariah, menjadi nilai tambah yang relevan dengan salah satu agenda krusial USK, yaitu kemandirian finansial. Gagasan membangun Good University Governance (GUG) yang dipadukan dengan konsep smart humanocracy governance dan integritas patut diapresiasi. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa universitas modern tidak bisa lagi dikelola dengan birokrasi kaku dan lamban. Kampus harus menjadi ruang yang adil, adaptif, dan memberi kesempatan berkembang bagi seluruh sivitas akademika, tanpa mengorbankan akuntabilitas dan transparansi.

Tantangan dan Harapan

Tantangannya adalah memastikan bahwa orientasi kemandirian finansial tidak menggeser jati diri USK sebagai institusi akademik dan pusat pengabdian kepada masyarakat. Universitas bukan sekadar entitas bisnis, melainkan juga penjaga nilai, ilmu, dan kepentingan publik. Lebih jauh, komitmen USK itu harus diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi Aceh. Sebagai perguruan tinggi kebanggaan daerah, USK dituntut hadir menjawab persoalan riil masyarakat, mendukung kebijakan pembangunan daerah, serta menjadi motor inovasi berbasis riset yang berdampak langsung.

Harapan publik kini bertumpu pada konsistensi antara janji dan pelaksanaan. Lima tahun ke depan akan menjadi ujian apakah USK mampu melompat menjadi universitas yang lebih mandiri, unggul, dan berintegritas, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.