News
Rencana Pembelian Mobil Dinas Bupati Aceh Singkil Rp 2,6 Miliar Ditentang Mahasiswa
29 Januari 2026 15:13
Rencana pembelian mobil dinas Bupati Aceh Singkil senilai Rp 2,6 miliar dalam APBK 2026 terus mendapat sorotan. Kali ini sorotan datang dari Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM) Alfa Salam. Menurutnya, rencana tersebut merupakan tamparan keras bagi akal sehat publik dan menjadi bukti nyata kegagalan empati serta krisis nurani pemerintah daerah. Mengingat dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang aktivitas ekonominya belum pulih, banyak warga masih berjuang, kehilangan penghasilan, dan bantuan belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban banjir.
Alfa Salam mengatakan kebijakan membeli mobil dinas bukan hanya salah arah, tetapi menyakitkan dan mencederai rasa keadilan publik. Lebih jauh, Alfa Salam juga menyoroti bahwa setelah sebelumnya muncul isu pengadaan iPhone 16 Pro dan iPad pada tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp 90 juta, kini kembali muncul rencana mobil dinas Rp2,6 miliar pada tahun 2026.
Kritik dari Mahasiswa
- Alfa Salam: Rencana pembelian mobil dinas merupakan tamparan keras bagi akal sehat publik dan bukti kegagalan empati pemerintah daerah.
- Ahmad Fadil Lauser Melayu: Angka Rp 2,6 miliar bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi simbol orientasi kekuasaan yang lebih mengutamakan kenyamanan elite.
- M Yunus: Rencana pembelian mobil dinas bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Tanggapan DPRK Aceh Singkil
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Wartono, membenarkan bahwa rencana pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 2,6 miliar masuk dalam usulan APBK 2026. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab pembahasan APBK Aceh Singkil 2026 buntu.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, membatalkan rencana pembelian mobil dinas. Kepada DPRK Aceh Singkil, mahasiswa juga meminta mencoret pos anggaran pengadaan mobil dinas bupati dari pembahasan APBK 2026.
DPRK kami minta tidak menjadi bagian dari politik anggaran yang boros dan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat, tukasnya.
