Kota Subulussalam sedang menghadapi masalah pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Masalah ini terjadi karena keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun 2026, yang berdampak pada kesejahteraan aparatur desa dan tenaga honor lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H.Sairun, S.Ag, mengonfirmasi bahwa gaji dan THR PPPK paruh waktu Tahun 2026 belum dibayarkan. Selain itu, pembayaran gaji petugas kebersihan dan tenaga honor daerah lainnya juga belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

Dampak Keterlambatan APBK

• Gaji dan THR PPPK paruh waktu: Belum dibayarkan untuk Tahun 2026.
• Aparatur desa: Pembayaran honor tertunda.
• Tenaga honor daerah: Belum ada penjelasan resmi mengenai pembayaran gaji.
• Potensi sanksi: Keterlambatan APBK berpotensi menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penjelasan Pemerintah Kota

Sekda Kota Subulussalam, H. Sairun, menyatakan bahwa pembayaran yang dapat dilakukan saat ini hanya untuk gaji dan belanja rutin, termasuk kebutuhan mendesak yang dapat direalisasikan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal). Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan APBK berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

Langkah ke Depan

Pemerintah Kota Subulussalam diharapkan segera menyelesaikan pengesahan APBK Tahun 2026 untuk memastikan pembayaran gaji dan THR bagi PPPK paruh waktu dan tenaga honor lainnya. Selain itu, diperlukan penjelasan resmi dari Pemko Subulussalam mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya keterlambatan pembayaran di masa mendatang.