Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghadapi tekanan serius pasca bencana hidrometeorologi setelah tidak masuk dalam daftar penerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh senilai Rp 824 miliar. Padahal, nilai kerusakan dan kerugian daerah ini berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2026–2028 mencapai Rp 1.294.237.646.899.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, mengungkapkan bahwa total kerugian tersebut mencakup lima sektor utama, yakni perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Bencana yang dipicu angin siklon dan hujan ekstrem itu menyebabkan banjir, erosi, hingga gelombang pasang di sejumlah wilayah.

Dampak Bencana

• 123 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 49 unit rusak berat, 24 unit rusak sedang, dan 50 unit rusak ringan. Kerusakan tersebar di Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, Panton Reu, Woyla Timur, Woyla, Woyla Barat, dan Arongan Lambalek.
• Sektor infrastruktur menjadi penyumbang kerugian terbesar, mencapai Rp 910,83 miliar, meliputi jaringan transportasi, jembatan, sumber daya air, air dan sanitasi, serta kerusakan tebing sungai.
• Sektor ekonomi mengalami kerugian sebesar Rp 177,44 miliar, dengan dampak terbesar pada subsektor pertanian dan perkebunan sebesar Rp 144,59 miliar.
• Sektor sosial berdampak signifikan dengan total kerugian Rp 66,08 miliar, meliputi pendidikan, kesehatan, serta sektor agama dan olahraga.

Kekecewaan Masyarakat

Masyarakat Aceh Barat merasa diabaikan dan kecewa terhadap pemerintah. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah menimbulkan gejolak dan kegaduhan di daerah tersebut. Masyarakat menilai pemerintah tidak hadir saat mereka menghadapi musibah, baik dalam bentuk bantuan maupun empati.

Harapan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kondisi ini segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh, agar ketegangan di tengah masyarakat tidak semakin meluas dan upaya pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik.