DPRA Aceh menyoroti pengelolaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 senilai Rp 824 miliar yang dinilai tidak transparan. Ketua Komisi IV DPRA dari Partai Demokrat, Nurdiansyah Alasta, mengaku hingga kini belum menerima informasi rinci terkait alokasi penggunaan anggaran tersebut dari Pemerintah Aceh.

Nurdiansyah menilai pola tersebut berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan, keterbukaan sejak awal justru penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sorotan Utama

• Rp 824 miliar TKD 2026 dinilai tidak transparan oleh DPRA Aceh.
• Komisi IV DPRA berencana memanggil Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk meminta penjelasan detail.
• Keterbukaan sejak awal dianggap penting untuk memastikan program berjalan efektif.
• Pengawasan terhadap TKD menjadi krusial agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor hukum.

Dampak dan Urgensi

Pengelolaan anggaran yang tidak transparan dapat berdampak pada efektivitas program dan kepercayaan masyarakat. DPRA Aceh memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.