Program Makan Bergizi (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun per tahun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Aceh dari bawah. Dengan 12.000 dapur dan 82,9 juta penerima manfaat, program ini berpotensi menciptakan efek multiplier hingga Rp720 triliun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya distorsi yang mengancam manfaatnya.

Sentralisasi vendor dan tekanan pada rantai pasok pangan menjadi masalah utama. Penunjukan langsung vendor besar mengesampingkan UMKM lokal, sementara lonjakan permintaan berpotensi memicu kenaikan harga pangan. Tanpa pengawasan ketat, dana MBG berisiko terkonsentrasi di kota besar dan tidak mencapai masyarakat Aceh yang membutuhkan.

Distorsi dalam Program MBG

• Sentralisasi Vendor: Penunjukan langsung vendor besar mengesampingkan BUMDes, koperasi sekolah, dan usaha katering kecil di tingkat lokal.
• Tekanan Rantai Pasok: Lonjakan permintaan telur dan daging ayam berpotensi memicu penimbunan dan permainan harga.
• Ekonomi Biaya Tinggi: Pengadaan tidak transparan menyebabkan inefisiensi yang dapat mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
• Konflik Kepentingan: BGN sebagai regulator dan pelaksana membuka ruang konflik kepentingan dan melemahkan pengawasan ekonomi.

Solusi untuk Pengawasan Berlapis

• Transparansi Digital: Publikasi harga acuan dan kontrak vendor secara terbuka.
• Desain Pasar Inklusif: Membagi skala pengadaan agar UMKM dapat berpartisipasi.
• Audit Berbasis Teknologi: Mendeteksi anomali harga dan distribusi.
• Pengawasan Sosial: Melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pemantauan kualitas dan distribusi.

Program MBG memiliki potensi besar sebagai fondasi pembangunan manusia di Aceh. Namun, tanpa tata kelola yang kuat, potensi tersebut bisa tereduksi oleh inefisiensi. Warga Aceh perlu memantau implementasi MBG untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.