Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) mengkritik kebijakan anggaran Pemerintah Aceh dalam APBA 2026 yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Salah satu yang disoroti adalah pemangkasan target pembangunan rumah dhuafa dari 2.000 unit menjadi hanya 780 unit.

Koordinator Aksi GAMPATA, Saputra Ariga, menyatakan pemangkasan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat miskin menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Aksi unjuk rasa dilakukan di Kantor DPRA, Banda Aceh, Senin, 9 Maret 2026.

Sorotan Pemangkasan Anggaran

• Rumah Dhuafa: Target pembangunan rumah dhuafa dipangkas dari 2.000 unit menjadi 780 unit.
• Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP): Anggaran untuk TPP juga mengalami pemangkasan.
• Jaminan Kesehatan Aceh (JKA): Program pelayanan dasar bagi masyarakat juga terkena pemangkasan anggaran.

Dampak dan Harapan

• Dampak Sosial: Pemangkasan anggaran dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat yang sedang mengalami kesulitan, terutama setelah bencana yang melanda Aceh pada 2025 lalu.
• Harapan GAMPATA: Pemerintah Aceh diminta membenahi berbagai persoalan dan meningkatkan kinerjanya agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
• Penjelasan Terbuka: GAMPATA meminta Sekretaris Daerah Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kebijakan pemotongan anggaran tersebut.