Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk sebagai pimpinan tim wilayah Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Aceh. Penugasan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga progres rehabilitasi infrastruktur dan layanan pemerintahan. Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar program pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran.

Fokus Utama Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi

• Posko rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu fokus utama, diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data akurat.
• Komunikasi publik yang konsisten dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pemulihan secara terbuka dan menumbuhkan kepercayaan publik.
• Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital.

Data Pengungsi dan Korban Bencana

• 24.426 kepala keluarga (KK) atau 91.962 jiwa warga Aceh masih bertahan di lokasi pengungsian setelah 54 hari dilanda bencana banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025.
• Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 33.261 jiwa atau 9.242 KK yang tersebar di 210 titik pengungsian.
• Korban meninggal dunia mencapai 561 orang dengan 30 orang masih dilaporkan hilang.

Upaya Penanganan Bencana

• Distribusi logistik, layanan dapur umum, serta koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar kebutuhan pengungsi dapat terlayani dengan baik.
• Pemerintah bersama seluruh pihak terkait terus melakukan upaya penanganan di lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

Komitmen Pemulihan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen mengawal Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemerintah daerah, diharapkan percepatan pemulihan dapat segera mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan ke kondisi normal.