Masjid Abu Indrapuri, yang berdiri sejak 1618 di atas reruntuhan candi, kini menjadi pusat konflik akibat SK Bupati Aceh Besar yang mengangkat ajudan sebagai Imam. SK ini ditolak oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan warga Indrapuri, yang menganggapnya sebagai campur tangan penguasa yang mengabaikan tradisi lokal.

Konflik ini bukan sekadar pergantian pengurus, tetapi ancaman terhadap harmoni sosial yang telah terjaga selama ratusan tahun. Warga dan BKM, didukung oleh tokoh masyarakat dan pengamat politik, menuntut pencabutan SK demi menjaga kondusivitas dan kearifan lokal.

Dampak dan Keresahan

• SK Bupati dianggap cacat prosedur dan berpotensi memicu retakan sosial.
• BKM dan warga menolak SK karena menganggap masjid sebagai rumah mereka sendiri yang harus dikelola secara gotong royong.
• Tokoh masyarakat mendesak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar untuk turun tangan dan mengingatkan pentingnya kearifan lokal.

Tradisi dan Kearifan Lokal

• Masjid Abu Indrapuri bukan sekadar gedung seremonial, tetapi social hub yang menopang harmoni sosial selama ratusan tahun.
• Tradisi ulama-umara di Aceh, yang telah menjadi "DNA" masyarakat, terancam pudar akibat intervensi kekuasaan tanpa musyawarah.
• Ulama Indrapuri dikenal menjunjung toleransi dan kedamaian, nilai yang kini terancam oleh konflik ini.

Langkah ke Depan

• Warga dan BKM mengangkat advokat untuk menuntut pencabutan SK.
• Pengamat politik meminta Bupati untuk menjadi mediator, bukan dictator, dalam menyelesaikan konflik.
• Musyawarah dan dialog diharapkan dapat menggantikan pemaksaan, menjaga harmoni dan kearifan lokal yang telah menjadi warisan Indrapuri.