Pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan membangun hunian sementara (huntara) di Kabupaten Bireuen, Aceh. Keputusan ini diambil setelah dialog langsung dengan para penyintas banjir yang mayoritas meminta huntara, meskipun Bupati Bireuen sebelumnya tidak mengusulkan pembangunan huntara.

Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa warga diberikan opsi antara huntara atau Dana Tunggu Hunian (DTH). Keputusan ini diambil setelah kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Bireuen dan rapat terbatas yang digelar seusai kunjungan.

Keputusan Pembangunan Huntara

• Dialog Langsung dengan Penyintas: Keputusan pembangunan huntara diambil setelah dialog langsung dengan para pengungsi di Bale Panah, Kecamatan Juli.
• Hasil Pendataan: Mayoritas penyintas meminta dibangun huntara karena kehilangan rumah dan lahan.
• Opsi untuk Warga: Warga diberikan pilihan antara huntara atau DTH, tetapi tidak bisa memilih keduanya.

Perbedaan Sikap Pemerintah Daerah

• Bupati Bireuen: Mukhlis, Bupati Bireuen, sebelumnya tidak mengusulkan pembangunan huntara dengan alasan korban menolaknya dan lebih menginginkan hunian tetap.
• Kebijakan Jalan Tengah: Pembangunan huntara diambil alih langsung oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan riil pengungsi.

Proses Pembangunan

• Skema Pembangunan: Proses pembangunan huntara tidak lagi harus melalui usulan pemerintah kabupaten.
• Koordinasi dengan Pemerintah Aceh: Keputusan diambil dalam rapat tertutup bersama Wakil Gubernur Aceh dan jajaran Pemerintah Aceh.