MEMASUKI tahun pertama kepemimpinan Bupati Tarmizi, sektor pertanian muncul bukan semata sebagai urusan teknis birokrasi—melainkan barometer nyata arah dan keberpihakan pembangunan daerah. Itu wajar: pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Aceh Barat. Selain menyerap tenaga kerja terbanyak, sektor ini menyumbang porsi signifikan bagi PDRB dan menjadi penyangga ketahanan pangan lokal.

Dari sisi angka, kinerja pertanian tampak mengundang optimisme. Produksi padi tercatat naik: 71.262 ton pada 2023, 86.503 ton pada 2024, dan melonjak lagi menjadi sekitar 95.000 ton pada 2025. Pemerintah daerah bahkan mengklaim capaian itu membawa Aceh Barat menuju swasembada beras. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa mesin produksi masih bergerak—tetapi angka saja tidak selalu cukup untuk menilai sehat-tidaknya sebuah sistem.

Kinerja Pertanian Aceh Barat

• Produksi Padi Naik: Produksi padi di Aceh Barat meningkat dari 71.262 ton pada 2023 menjadi sekitar 95.000 ton pada 2025.
• Swasembada Beras: Pemerintah daerah mengklaim bahwa Aceh Barat telah mencapai swasembada beras.
• Kebijakan Pendukung: Kebijakan seperti perluasan luas tanam, penggunaan benih unggul, pendampingan kelompok tani, dan keberadaan irigasi Lhok Guci mendukung peningkatan produksi.

Tantangan yang Dihadapi

• Keterlambatan Distribusi Benih: Keterlambatan distribusi benih menjadi masalah yang berulang, mempengaruhi produktivitas dan pendapatan petani.
• Distribusi Sarana Produksi: Aduan mengenai pupuk dan bantuan yang tidak tepat sasaran berulang, menunjukkan kelemahan dalam sistem pendataan dan pengawasan.
• Pendampingan Lapangan: Modernisasi pertanian belum optimal karena pendampingan lapangan yang lemah, menyebabkan teknologi baru tidak sepenuhnya dimanfaatkan.

Rekomendasi

• Perencanaan dan Koordinasi: Perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjamin ketersediaan benih tepat waktu dan berkualitas.
• Sistem Distribusi Transparan: Sistem distribusi sarana produksi harus transparan dan berbasis data akurat.
• Penyuluh Pertanian: Peran penyuluh pertanian perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas, jumlah, dan dukungan operasional.
• Sistem Data Terintegrasi: Pembangunan sistem data pertanian terintegrasi yang menjadi dasar kebijakan cerdas.

Jika langkah-langkah itu dijalankan konsisten, Aceh Barat tidak hanya mempertahankan status swasembada yang diklaim, tetapi berpotensi menjadikan pertanian sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan: berdaya saing, adil, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan petani. Tanpa itu, angka produksi besar sekalipun berisiko menjadi hiasan statistik—cantik dilihat, tapi kosong makna untuk mereka (petani) yang sejatinya menanam dan menunggu panen.