Pemangkasan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tengah kondisi masyarakat yang terpuruk pascabencana banjir menuai kritik dari Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI). Kebijakan ini dinilai bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan berpotensi menjadi jebakan politik yang dapat merusak citra dan legitimasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).

Menurut AJMI, keputusan memangkas anggaran kesehatan saat masyarakat belum pulih dari bencana menunjukkan kegagalan serius pemerintah dalam membaca situasi lapangan. Kebijakan ini dinilai jauh dari prinsip keadilan sosial karena didasarkan pada data yang tidak akurat.

Dampak Pemangkasan JKA

• Masyarakat yang secara administratif dianggap mampu, tetapi secara faktual kehilangan sumber penghidupan akibat banjir.
• Kelompok kelas menengah rentan berisiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan baru akibat beban biaya kesehatan yang tinggi.
• Kebijakan ini dinilai lahir dari asumsi, bukan realitas lapangan.

Desakan AJMI

• Gubernur Aceh didesak untuk segera mengambil sikap tegas guna mengoreksi arah kebijakan pemerintah daerah.
• Evaluasi, koreksi, bahkan copot jika perlu untuk menghindari beban politik yang menghancurkan kepercayaan rakyat.

AJMI juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebagai aktor kunci di balik lahirnya kebijakan tersebut. Mereka berpendapat, keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan teknokratis atau sekadar efisiensi anggaran, tetapi wajib mempertimbangkan dampak sosial secara luas.