Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh Tengah pada akhir 2025 masih meninggalkan dampak yang signifikan terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut. Sejumlah Puskesmas dilaporkan masih lumpuh dan tidak memberikan pelayanan optimal, memaksa warga untuk mencari perawatan di rumah sakit dengan kondisi yang memprihatinkan.

Kondisi Puskesmas yang Memprihatinkan

• Puskesmas Ketapang di Kecamatan Linge dan Puskesmas di Kecamatan Bintang dilaporkan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
• Pasien dari Kecamatan Bintang harus dirujuk ke RSUD Datu Beru Takengon menggunakan mobil pick up karena tidak mendapatkan penanganan medis di Puskesmas setempat.
• Puskesmas Isaq Linge, yang memiliki fasilitas IGD dan rawat inap, sering mengarahkan pasien ke rumah sakit tanpa penanganan awal yang memadai.
• Kekurangan obat-obatan di sejumlah Puskesmas di wilayah terisolir memperparah keterbatasan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pascabencana.

Desakan GMNI kepada Pemerintah Daerah

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah mendesak Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Tengah. GMNI menilai optimalisasi layanan kesehatan pascabencana merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah guna menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

"Kami mendesak Bupati mengultimatum Kepala Dinas Kesehatan agar memaksimalkan pelayanan. Jika gagal menjalankan tugasnya, sebaiknya dicopot," tegas Sekretaris GMNI Aceh Tengah, Hamzah.

Dampak Jangka Panjang

Kondisi Puskesmas yang lumpuh tidak hanya mempengaruhi pelayanan kesehatan saat ini, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di masa depan. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar dapat memperburuk kondisi kesehatan warga, terutama di wilayah terisolir yang sulit dijangkau.

Harapan Masyarakat

Masyarakat Aceh Tengah berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi Puskesmas dan memastikan bahwa layanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal. Hal ini penting untuk menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dan mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan.