Sekda Aceh M Nasir tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang mencapai ratusan miliar rupiah di tengah keterbatasan anggaran program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Ahad, 15 Februari 2026.

APBA mencatat surplus Rp 905 miliar. Angka itu belum termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 550,9 miliar, sehingga total dana berlebih diperkirakan sekitar Rp 1,4 triliun.

Anggaran JKA Dipotong

Sementara di sisi lain, anggaran JKA saat ini disebut hanya sekitar Rp 283 miliar untuk empat bulan. Bahkan berdasarkan pernyataan anggota DPRA, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) justru mengurangi alokasi JKA setelah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri hingga hanya cukup untuk dua bulan.

Tunggakan Pembayaran JKA

Pemerintah Aceh juga masih memiliki tunggakan pembayaran program JKA tahun 2025. Namun, hingga berita ini dikirim, Sekda Aceh belum memberikan keterangan terkait pertimbangan anggaran tersebut.

Sorotan Anggota DPRA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rijaluddin, telah menyoroti hasil evaluasi Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh menambah anggaran JKA agar mencukupi pembiayaan satu tahun. Namun, hasil koreksi TAPA malah menunjukkan penurunan alokasi, bahkan diperkirakan hanya cukup untuk menutup premi asuransi kesehatan warga Aceh selama dua bulan.

Kebijakan Penganggaran

Menurut Rijaluddin, kebijakan tersebut berpotensi semakin membatasi kemampuan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

“Kalau urgen untuk bencana, apa masyarakat tidak sakit saat bencana? Kenapa anggaran kesehatan justru dipotong kembali,” kata Rijaluddin dalam rapat paripurna DPRA, Kamis, 12 Februari 2026.

Menurutnya, setelah proses evaluasi anggaran dilakukan, alokasi JKA kembali mengalami penyesuaian yang tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebijakan penganggaran ini perlu ditinjau kembali agar perlindungan kesehatan masyarakat Aceh benar-benar terjamin,” katanya.