Koordinator Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK), Muhammad Akhyar, mendesak Sekretaris Daerah Aceh untuk bertanggung jawab atas kebijakan pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Akhyar menilai kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian anggaran, melainkan menunjukkan arah keberpihakan pemerintah daerah yang patut dipertanyakan.

Akhyar menyebut, pemangkasan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), terlebih pada jaminan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) merupakan aktor sentral dalam penyusunan APBA, sehingga tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas keputusan tersebut.

Dampak Pemotongan Anggaran

• TPP dipotong lebih dari Rp100 miliar dari total Rp1,5 triliun.
• Anggaran JKA juga ikut dipangkas, padahal Kementerian Dalam Negeri menyarankan penambahan sekitar Rp253 miliar.
• Pemotongan berdampak pada kesejahteraan ASN dan jaminan kesehatan masyarakat.

Tanggung Jawab Sekda Aceh

• Sekda Aceh dianggap sebagai aktor sentral dalam konstruksi APBA.
• Ketidaksinkronan antara evaluasi Kemendagri dan keputusan akhir anggaran menunjukkan ada persoalan serius dalam perencanaan dan manajemen fiskal.
• DPRA didesak memanggil Sekda Aceh untuk memberikan penjelasan secara terbuka ke publik.