News
Sekda Aceh Terima CSR Emergency Call Center 112 untuk Layanan Darurat Masyarakat
22 Januari 2026 12:31
Pemerintah Aceh terus memperkuat pelayanan publik yang cepat dan tanggap. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Digital Sandi Informasi (DSI) berupa sistem Emergency Call Center 112 yang akan difungsikan sebagai pusat monitoring kedaruratan Provinsi Aceh. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (21/1).
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa kehadiran Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Aceh dalam menghadirkan layanan publik yang sigap, responsif, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Aspek Utama Layanan Darurat 112
- Kecepatan respons: Setiap laporan yang masuk harus ditangani secara cepat melalui koordinasi lintas instansi yang efektif.
- Kemudahan akses: Layanan 112 dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis dan bebas pulsa.
- Sinergi antar lembaga: Koordinasi cepat antara pemerintah dan dinas terkait untuk penanganan kedaruratan.
Sosialisasi dan Harapan
Sekda Aceh menekankan pentingnya sosialisasi layanan 112 secara masif hingga ke pelosok daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan darurat ini secara bijak dan bertanggung jawab. Direktur Operasional PT Digital Sandi Informasi, Aditya Rizka, berharap layanan ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
Implementasi Layanan 112
Layanan panggilan darurat 112 telah dikembangkan sejak tahun 2016 dan saat ini telah diimplementasikan di 185 kabupaten/kota di Indonesia. Agenda penyerahan CSR ini turut dihadiri oleh jajaran SKPA terkait serta diikuti secara virtual oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.
Dengan adanya layanan 112, diharapkan masyarakat Aceh dapat merasakan peningkatan dalam penanganan kedaruratan yang lebih efisien dan efektif. Layanan ini juga diharapkan dapat mendukung stabilitas sosial dan keamanan di Aceh, serta memperkuat sistem pelayanan publik yang sudah ada.
