Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan banyak pertanyaan terkait penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Koordinator Aksi Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GEMPATA), Syahputra Ariga, menilai kinerja Pemerintah Aceh dalam menangani bencana ini lamban dan tidak terarah. Ia khususnya mengkritik Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Bencana, karena dinilai tidak mampu memastikan keterbukaan informasi kepada publik.

Syahputra Ariga menyatakan bahwa ketidakterbukaan informasi ini memicu spekulasi liar di masyarakat dan memperkuat dugaan penggelapan bantuan. Ia menyebutkan bahwa hasil analisis GEMPATA menemukan indikasi lemahnya pencatatan dan transparansi distribusi bantuan.

Kritikan Terhadap Penanganan Banjir

• Keterbukaan Informasi: Pemerintah Aceh dinilai tidak transparan dalam menyampaikan informasi terkait penanganan banjir, mulai dari perencanaan hingga realisasi.
• Distribusi Bantuan: Hingga kini, tidak ada rincian jumlah maupun jenis bantuan yang dipublikasikan, meskipun bantuan dari Presiden Prabowo dan BNPB telah tiba di Aceh.
• Dugaan Penggelapan: Minimnya keterbukaan informasi memperkuat dugaan bahwa sistem pengelolaan bantuan bencana di Aceh tidak berjalan dengan baik.

Tampak Bantuan

• Bantuan Presiden: Pemerintah Aceh mengumumkan penerimaan bantuan logistik dari Presiden Prabowo yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada 29 November 2025, namun tidak merinci jumlah dan jenis bantuan.
• Bantuan BNPB: BNPB menyatakan telah mengirim 27 ton bantuan logistik melalui jalur laut, tetapi tidak ada penjelasan resmi dari Pemerintah Aceh terkait penerimaan dan distribusi bantuan tersebut.

Kritikan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bencana, terutama untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak.