Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) menuntut keterbukaan penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikucurkan pemerintah pusat ke Aceh. Mereka menilai realisasinya tidak transparan serta belum dirasakan masyarakat terdampak bencana.

Koordinator GAMPATA, Syahputra Ariga, menyebut dana TKD yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun hingga kini belum jelas pola penggunaan dan distribusinya. Ia menilai, distribusi dana dari pemerintah daerah ke kabupaten/kota juga belum berjalan optimal.

Sorotan GAMPATA

• Dana TKD sebesar Rp 1,6 triliun belum jelas penggunaan dan distribusinya.
• Sejumlah wilayah terdampak bencana seperti Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih mengalami kekurangan bantuan dasar.
• Kejanggalan data anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) antara Pemerintah Aceh dan DJPK Kementerian Keuangan.
• Lonjakan anggaran BTT dari Rp 3,1 miliar menjadi Rp 80,1 miliar dalam perubahan APBA 2025.

GAMPATA mendesak Pemerintah Aceh memberikan klarifikasi terkait pengelolaan dana TKD dan BTT, serta membuka seluruh data penggunaan anggaran kepada publik, termasuk seluruh bantuan logistik yang masuk ke Aceh.