Pemerintah Aceh mengumumkan sembilan keputusan penting dalam rapat koordinasi pemulihan bencana. Salah satu keputusan utama adalah penambahan dana sebesar Rp 10,65 triliun untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana. Selain itu, pemerintah menargetkan penyelesaian hunian sementara (huntara) sebelum Idul Fitri untuk memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak.

Keputusan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Fokus utama dari keputusan ini adalah pada pemulihan infrastruktur dan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Keputusan Utama dalam Rakor Pemulihan Bencana

• Penambahan Dana: Pemerintah Aceh mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 10,65 triliun untuk pemulihan bencana. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan membangun hunian sementara bagi warga terdampak.

• Target Huntara: Pemerintah menargetkan penyelesaian hunian sementara sebelum Idul Fitri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga terdampak bencana memiliki tempat tinggal yang layak sebelum hari raya.

• Pemulihan Infrastruktur: Fokus utama dari keputusan ini adalah pada pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Ini termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang vital bagi kehidupan masyarakat.

• Peningkatan Kesejahteraan: Keputusan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Dengan adanya hunian sementara dan pemulihan infrastruktur, diharapkan kehidupan masyarakat dapat kembali normal lebih cepat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam hal pemulihan pasca-bencana dan peningkatan kualitas hidup.