Gangguan pada server Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menyebabkan pencairan dana desa dari APBN tahun anggaran 2026 di Kota Subulussalam tertunda. Hal ini berdampak langsung pada operasional pemerintahan desa dan pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan sejak awal tahun.

Keterlambatan pencairan dana desa berpotensi menghambat pembayaran honor perangkat desa, operasional kantor desa, hingga pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa meminta Wali Kota Subulussalam untuk segera mengambil kebijakan strategis agar kondisi keuangan desa dapat berjalan optimal.

Dampak Gangguan Server Siskeudes

• Penyusunan dan penginputan APBDes tidak dapat dilakukan
• Verifikasi dokumen dan tahapan administrasi pencairan dana desa terhambat
• Penarikan anggaran tahap awal tahun 2026 mengalami keterlambatan
• Operasional pemerintahan desa terganggu

Permintaan Pemerintah Desa

• Wali Kota Subulussalam diminta mengambil kebijakan strategis
• Langkah diskresi atau kebijakan sementara diharapkan untuk menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan desa
• Pemulihan sistem Siskeudes dan kepastian jadwal pencairan dana desa diperlukan untuk mencegah gangguan pelayanan masyarakat di tingkat gampong