Setahun Berjalan, Mahasiswa Nilai Pemerintahan Oyon–Hamzah Tak Berpihak pada Rakyat

ACEH SINGKIL — Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) menilai satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Oyon–Hamzah, gagal menghadirkan perubahan dan justru mengecewakan masyarakat. Pemerintahan daerah dinilai stagnan, lamban, serta tidak berpihak pada kepentingan publik.

Ketua FMPK-AS, M. Yunus, menyebutkan indikator kegagalan paling nyata terlihat dari molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tanpa alasan rasional yang dapat diterima publik. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada tersendatnya roda pemerintahan dan terhambatnya program pembangunan daerah.

Kegagalan Pemerintahan

• APBK Aceh Singkil belum diselesaikan tepat waktu
• Program Sekolah Rakyat tidak memiliki kejelasan konsep, kesiapan sarana, maupun dukungan anggaran yang memadai
• Orientasi kebijakan elitis, minim empati, serta tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat Aceh Singkil
• Infrastruktur rusak, akses desa terisolasi, dan fasilitas publik terbengkalai
• Persoalan plasma perkebunan belum menunjukkan kejelasan

Menurut Yunus, selama satu tahun masa pemerintahan berjalan, pemerintah daerah dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan elite dan kelompok kekuasaan dibanding menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. Situasi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

Yunus juga mengingatkan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin membesar dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.