Pelantikan pejabat eselon II di Pemerintah Aceh berlangsung dengan pemandangan menyayat hati. Mualem Muzakir Manaf hadir dalam kondisi sakit, didampingi dokter dari Malaysia, seolah dipaksakan untuk melegitimasi prosesi. Kehadirannya menimbulkan pertanyaan: siapa yang sebenarnya berkepentingan?

Rakyat Aceh tidak peduli siapa yang menduduki jabatan, selama hasilnya nyata untuk kesejahteraan. Namun, kehadiran Mualem yang sakit justru mengungkap tabir lain: adanya syahwat kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Pihak berkepentingan ini bisa siapa saja—mulai dari tim sukses, oknum di lingkaran Sekda, hingga mereka yang memiliki akses ke jantung kekuasaan.

Pertanyaan yang Mengemuka

• Mengapa Mualem harus hadir? Jika pergantian jabatan murni demi penyegaran organisasi, tugas pelantikan bisa diwakilkan kepada Wakil Gubernur atau Sekda.
• Apakah tanda tangan Mualem lebih berharga daripada nyawanya? Ataukah ia hanya dijadikan "stempel hidup" untuk memuluskan agenda kelompok tertentu?
• Siapa yang berkepentingan? Pihak yang ingin mengganti "si A" dengan "si B" demi menguasai posisi "basah", atau menggeser "si D" karena terlalu lurus.

Dampak bagi Aceh

• Kesejahteraan rakyat terabaikan jika kepentingan politik lebih diutamakan.
• Stabilitas pemerintahan terancam jika agenda kekuasaan mengalahkan kepentingan publik.
• Kepercayaan publik tergerus jika pemimpin dijadikan alat politik.

Sekda Aceh harus bicara jujur. Rakyat Aceh berhak tahu bahwa pemimpin mereka tidak sedang dijadikan alat oleh pihak-pihak yang hanya peduli pada "posisi basah".