Reje di Kecamatan Kute Panang, Aceh Tengah, menolak menandatangani dokumen serah terima bantuan daging meugang dari Presiden Prabowo. Muhammad Karni, Reje Bukit Rata, menemukan selisih berat sapi yang tercantum dalam dokumen dengan berat sebenarnya yang diterima masyarakat. Dokumen mencantumkan estimasi berat 110 kilogram, sementara timbangan lapangan menunjukkan hanya 82 kilogram. Karni menolak menandatangani dokumen tersebut karena khawatir menimbulkan kecurigaan warga.

Sikap Karni patut diapresiasi karena bukan hanya tentang selisih bobot, tetapi juga tentang integritas tata kelola bantuan publik di tingkat paling bawah pemerintahan. Penolakan ini menyoroti persoalan klasik dalam penyaluran bantuan publik, di mana dokumen dibuat berdasarkan estimasi pengadaan, bukan verifikasi faktual. Kasus ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan dari hulu ke hilir.

Persoalan Klasik dalam Penyaluran Bantuan

• Selisih Berat: Dokumen mencantumkan estimasi berat 110 kilogram, sementara timbangan lapangan menunjukkan hanya 82 kilogram.
• Integritas Tata Kelola: Penolakan Karni menyoroti pentingnya integritas dalam tata kelola bantuan publik di tingkat desa.
• Dokumen vs. Verifikasi Faktual: Dokumen dibuat berdasarkan estimasi pengadaan, bukan verifikasi faktual, yang dapat menimbulkan kecurigaan.
• Pengawasan dari Bawah: Penolakan reje menjadi contoh nyata bahwa pengawasan paling efektif sering kali datang dari bawah.

Dampak dan Evaluasi

• Melindungi Diri dan Warga: Penolakan Karni melindungi dirinya dari potensi persoalan hukum dan menjaga kepercayaan warga.
• Memaksa Perbaikan Pencatatan: Sikap Karni secara tidak langsung memaksa aparat di atasnya memperbaiki pencatatan.
• Momentum Evaluasi: Kasus ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan dari hulu ke hilir.

Kasus di Aceh Tengah ini menunjukkan bahwa negara tidak cukup hadir lewat anggaran, tetapi juga harus hadir lewat prosedur yang transparan dan dapat diaudit.