Pembatasan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai tidak hanya sebagai langkah efisiensi anggaran, tetapi juga berpotensi memperburuk akses layanan kesehatan masyarakat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muksalmina, SHI, MH, menyoroti kebijakan ini sebagai alarm keras bagi masa depan Aceh, terutama ketika Dana Otonomi Khusus (Otsus) berakhir.

Muksalmina menekankan bahwa pemerintah Aceh harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan ini, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Pembatasan JKA dinilai semakin menjepit masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang menentu.

Dampak Pembatasan JKA

• Akses Kesehatan Terbatas: Banyak masyarakat yang tidak memahami sistem DTSEN atau desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan kesehatan. Mereka baru mengetahui tidak lagi ditanggung JKA ketika sudah datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit.
• Korban Tindak Pidana Diam: Tidak sedikit korban tindak pidana memilih diam dan tidak melapor karena khawatir biaya pengobatan mereka tidak lagi ditanggung.
• Kondisi Ekonomi Masyarakat: Masyarakat Aceh masih menghadapi situasi ekonomi yang berat, dengan banyak yang belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tidak menentu.

Perspektif Hukum dan Administrasi

Menurut Muksalmina, kebijakan pembatasan JKA harus dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kecermatan, dan kepentingan umum.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah mengevaluasi dan menarik kembali aturan yang telah dibuat apabila di lapangan terbukti menimbulkan persoalan bagi masyarakat. "Menarik kembali aturan yang sudah dibuat bukan berarti pemerintah lemah atau salah. Justru itu menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin dalam melihat kondisi di lapangan," ujarnya.

Kesimpulan

Pembatasan JKA di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja dinilai berpotensi memperburuk akses layanan kesehatan masyarakat Aceh. Muksalmina mengingatkan bahwa tujuan utama pemerintahan bukan sekadar membuat aturan, tetapi memastikan aturan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.