Ketua Komisi V DPRA Aceh, Rijaluddin, mengkritik sikap diam anggota DPRA terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Aceh. Ia menyebut sikap tersebut sebagai pengkhianatan terhadap rakyat. Rijaluddin menilai fungsi pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif saat ini sangat melemah, terutama dalam sektor kesehatan.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran riil anggaran Pemerintah Aceh dan menilai fungsi pengawasan DPRA terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menjadi tumpul karena lemahnya posisi legislatif dalam penganggaran.

Pemangkasan Anggaran Sektor Kesehatan

Rijaluddin menyoroti pemangkasan anggaran sektor kesehatan, terutama untuk pembiayaan BPJS. Sebelum evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggaran BPJS disebut hanya sekitar Rp 200 miliar dan diperkirakan cukup untuk enam bulan pada tahun 2026. Namun setelah evaluasi, anggaran tersebut dikurangi menjadi sekitar Rp 100 miliar, hanya mencukupi kebutuhan selama dua bulan.

Anggaran Pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh

Ia juga menyoroti anggaran pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh yang sebelumnya disebut tersedia sekitar Rp 100 hingga Rp 200 miliar sebelum evaluasi. Namun setelah evaluasi Kemendagri, anggaran rumah sakit tersebut hanya tersisa Rp1 miliar.

Pengkhianatan terhadap Masyarakat

Rijaluddin mengaku prihatin dengan sikap sebagian anggota dewan yang dinilainya memilih diam terhadap persoalan tersebut. Ia menyebut sikap diam anggota DPRA sebagai penghianatan kepada masyarakat Aceh.