Konflik antara masyarakat dan PTPN IV Regional VI di Cot Girek, Aceh Utara, mendapat perhatian dari tokoh muda dan anggota DPRK setempat. Muhammad Khalis, Wakil Ketua Muda Seudang Aceh Utara, dan Nasrizal, anggota DPRK Aceh Utara Fraksi PA, mengusulkan penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian. Langkah ini diapresiasi oleh Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I Regional VI.

Ketua Umum SPBUN PTPN I Regional VI, Rusli Achmad, menyatakan bahwa klaim perluasan lahan HGU oleh PTPN IV di Cot Girek adalah kekeliruan. Menurut data Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Aceh, luasan kebun Cot Girek tetap sama sejak masa kolonial Belanda. SPBUN juga mendukung penindakan tegas terhadap oknum yang memprovokasi warga untuk melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) atau menguasai lahan HGU milik PTPN IV.

Penyelesaian Konflik Melalui Musyawarah

• Tokoh muda dan DPRK Aceh Utara mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah.
• SPBUN PTPN I Regional VI mendukung langkah damai dan menolak klaim perluasan lahan HGU.
• Aparat keamanan diimbau untuk bertindak tegas terhadap provokator.
• PTPN IV Regional VI menyatakan keterbukaan untuk bermusyawarah dengan masyarakat.

Dampak Konflik terhadap Masyarakat

• Pencurian TBS oleh oknum masyarakat merugikan operasional perusahaan.
• Provokasi oleh oknum tertentu dapat merugikan masyarakat sendiri.
• Stabilitas sosial di sekitar kebun Cot Girek perlu dijaga.

Harapan ke Depan

• Penyelesaian konflik diharapkan dapat dilakukan dengan bijaksana.
• Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh ajakan yang salah.
• PTPN IV Regional VI siap untuk bermusyawarah dengan masyarakat.

Dengan langkah damai ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak mana pun dan menjaga stabilitas sosial di Aceh Utara.

Bold untuk angka / fakta penting

• Luas lahan HGU Kebun Cot Girek tetap sama sejak masa kolonial Belanda.
• Pencurian TBS oleh oknum masyarakat merugikan operasional perusahaan.
• Aparat keamanan diimbau untuk bertindak tegas terhadap provokator.