Di antara tenda-tenda pengungsian yang berdiri seadanya dan lumpur yang belum sepenuhnya surut di Kabupaten Aceh Tamiang, seorang perempuan berjalan dan menyapa warga satu per satu. Nora Idah Nita, anggota DPR Aceh dari Partai Demokrat, tidak datang membawa protokol panjang atau berdiri di atas panggung. Dia duduk bersisian dengan ibu-ibu yang kehilangan perabot rumah tangga, menyalami lelaki paruh baya yang sawahnya tertimbun, dan mendengar keluhan warga yang belum tahu kapan bisa pulang.

Banjir hidrometeorologi dan tanah longsor yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu, bukan sekadar kabar baginya. Aceh Tamiang adalah tanah kelahirannya. Di sanalah ia tumbuh, besar, dan kini kembali sebagai wakil rakyat.

Keluhan Warga dan Tanggapan Nora

Nora mengaku mendengar sendiri keluhan warga: bantuan tunai dari pemerintah provinsi belum juga mereka terima. Program “cash for work” yang sempat menjadi harapan, realisasinya belum jelas. Janji penggantian perabot rumah tangga dan pemulihan ekonomi belum menyentuh sebagian korban.

“Masih banyak yang belum bisa pulang karena tidak punya uang untuk membersihkan dan memperbaiki rumah,” katanya lirih.

Demonstrasi dan Permintaan Realokasi Anggaran

Kamis, 12 Februari 2026, di ruang Rapat Paripurna DPRA di Banda Aceh, Nora kembali berbicara lantang. Di hari yang sama, masyarakat Aceh Tamiang menggelar demonstrasi besar-besaran. Mereka kecewa, bahkan nyaris ricuh, karena merasa penanganan pascabencana belum maksimal. Nora membawa suara itu ke ruang sidang.

“Hari ini masyarakat Aceh Tamiang demo besar-besaran dan hampir chaos. Kita sudah sampaikan berulang kali dan berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh memberi perhatian serius kepada masyarakat terdampak,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Permintaan Realokasi Anggaran

Nora meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, benar-benar berpihak pada korban bencana. Baginya, momen pascabencana menuntut keberanian politik: menunda yang tak mendesak, memprioritaskan yang darurat.

Hanya itu? Tidak juga. Nora secara terbuka menyarankan agar rencana anggaran rehab rumah anggota DPRA senilai Rp50 miliar serta pembelian mobil di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebesar Rp20 miliar dirasionalisasi. Dana itu, menurutnya, lebih tepat dialihkan untuk rehabilitasi-rekonstruksi dan bantuan langsung bagi korban.

“Bukan hanya menciptakan proyek-proyek, tetapi ada bantuan langsung kepada masyarakat yang berdampak,” katanya.

Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri

Saat rombongan pimpinan MPR RI berkunjung ke Banda Aceh pada 10 Februari 2026, Nora memanfaatkan kesempatan bertemu Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara informal di sebuah warung kopi.

Di sana, ia menyampaikan kegelisahan warga terkait status Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) yang disematkan pada sebagian rumah korban banjir di Aceh Tamiang. Status itu, menurutnya, memicu keresahan karena membuat sebagian warga terancam tak mendapat bantuan.

“Saya meminta agar status TMK dalam verifikasi rumah korban banjir dihapuskan. Status ini memicu polemik di tengah masyarakat,” katanya.

Mendagri menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan oleh BNPB bersama pemerintah daerah, namun berjanji menyampaikan keluhan tersebut. Bagi Nora, setidaknya suara warga telah sampai ke telinga pusat.

Ia juga memohon agar penyaluran bantuan dipercepat, mengingat Ramadan tak lama lagi tiba. Baginya, memperbaiki rumah sebelum bulan suci bukan sekadar soal fisik, melainkan soal martabat keluarga.

Fokus pada Warga

Di tengah dinamika politik, langkah Nora mungkin terasa kontras. Sebab, ia memilih bersuara keras di ruang publik, sementara sebagian rekan separtainya dinilai lebih senyap. Padahal, sejumlah daerah pemilihan lain seperti Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tenggara dan Gayo Lues, juga terdampak banjir.

Namun Nora tampak tak ingin larut dalam perbandingan. Fokusnya tetap pada warga di dapilnya. Ia sadar, sebagai wakil rakyat, akan terus ditanya: apa yang sudah dilakukan melalui APBA untuk korban?

“Masyarakat bertanya kepada kami, apa yang APBA berikan kepada korban bencana. Karena kami ini anggota DPR Aceh, perwakilan mereka,” tuturnya.

Apa yang dilakukan Nora mungkin tampak sebagai tugas biasa seorang anggota dewan. Mengunjungi lokasi bencana, menyuarakan aspirasi, mengusulkan realokasi anggaran. Namun di tengah rutinitas politik yang sering berkutat pada proyek dan angka, keberpihakannya terasa personal.

Ia bukan sekadar legislator yang membaca laporan. Tapi, adalah anak daerah yang melihat kampung halamannya terendam, mendengar langsung tangis warganya, dan memilih membawa suara itu ke ruang-ruang pengambilan keputusan.

Di Aceh Tamiang, ketika malam turun dan lampu-lampu darurat menyala redup di pengungsian, nama Nora kerap disebut dalam percakapan warga. Bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai harapan bahwa masih ada yang bersuara.

Srikandi Demokrat itu bernama Nora Idah Nita, seorang politisi perempuan yang memilih berdiri di antara lumpur dan mikrofon, di antara duka warga dan meja anggaran, berupaya memastikan bahwa bencana tak hanya menjadi berita, melainkan juga prioritas.