Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, terlilit utang ratusan miliar rupiah. Berdasarkan catatan Serambinews.com, utang atau kerap disebut defisit anggaran akumulasi 2022 sampai 2024 Pemko Subulussalam sebesar Rp 258 miliar. Belakangan muncul informasi terjadi penambahan utang baru tahun 2025 senilai Rp 109 miliar.

Angka utang tahun 2025 itu, belum final lantaran menurut Sekda Subulussalam Haji Sairun, masih menunggu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Aceh. Kendati belum final, namun munculnya utang baru tentu menambah beban. Jika dijumlah keseluruhan utang mencapai Rp 367 miliar.

Dampak Utang

• Angka utang mencapai 68,26% dari proyeksi pendapatan APBK 2026 yang berada di kisaran Rp 537.607.597.171.
• Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB) optimis dapat melunasinya sampai 2027 mendatang atau tiga tahun masa kepemimpinannya.
• HRB menegaskan telah membubuhkan tanda tangan di atas meterai, yang isinya siap mundur kalau tidak lunas utang dalam tiga tahun.
• Penegasan komitmen tersebut disampaikan HRB di hadapan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu yang baru saja dilantik, di halaman kantor wali kota setempat di Lae Oram, Simpang Kiri, Kamis (29/1/2026).

Strategi Pelunasan

• HRB meminta semua pegawai aparatur sipil negara (ASN) Kota Subulussalam, berdoa.
• Sambil berdoa itulah dirinya pontang-panting melakukan lobi ke Pemerintah Pusat. Sebab tanpa usaha, doa saja tentu belum cukup.
• Ia lantas memberikan contoh pembangunan sekolah rakyat. Di Aceh, sebutnya hanya dua lokasi sekolah rakyat yang sudah mulai dibangun.
• Masing-masing Kota Subulussalam dan Kabupaten Nagan Raya. Memang itu program pemerintah pusat, tapi tanpa usaha mustahil Subulussalam menjadi satu dari dua daerah yang pembangunan sekolah rakyatnya sudah dimulai.