Suryadi Djamil, tokoh masyarakat Aceh, meminta semua pihak untuk menjaga stabilitas perdamaian di Tanah Rencong. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh narasi yang dinilai memutarbalikkan fakta terkait pembatalan sebuah kegiatan di Pasi Ie Lebeu dan Cubo baru-baru ini.

Om Sur menegaskan bahwa klaim yang menyebutkan adanya pelarangan doa bersama atau kenduri bagi para syuhada adalah tidak benar. Menurutnya, polemik yang muncul bukan disebabkan oleh substansi ibadahnya, melainkan cara koordinasi dan muatan politis yang menyertainya.

Polemik Kenduri Syuhada

Menurut Om Sur, masyarakat setempat pada dasarnya berniat menggelar kenduri menyambut bulan suci Ramadan sekaligus mendoakan para syuhada. Namun, kegiatan tersebut menjadi polemik setelah beredar undangan melalui pesan singkat yang mengatasnamakan "Aceh Merdeka".

• Tidak ada yang melarang doa atau kenduri.
• Keresahan masyarakat disebabkan oleh undangan yang membawa nama 'Aceh Merdeka'.
• Permintaan sumbangan kepada para Geuchik dan masyarakat secara sepihak.

Indikasi Perekrutan Anak

Om Sur juga menyoroti adanya indikasi perekrutan anak di bawah umur dan aksi-aksi yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan. Kelompok penyelenggara tersebut diduga merupakan jaringan yang berseberangan dengan semangat perdamaian dan bagian dari pecahan faksi yang tidak lagi sejalan dengan arus utama perjuangan pascapandemi.

Perjanjian Helsinki

Suryadi mengingatkan bahwa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia telah tuntas melalui Perjanjian Helsinki pada 2005. Saat ini, aspirasi politik masyarakat Aceh telah disalurkan melalui jalur resmi dan konstitusional.

• Sudah dua dekade Aceh menikmati damai.
• Struktur perjuangan sudah bertransformasi.
• Ada KPA (Komite Peralihan Aceh) dan partai lokal seperti Partai Aceh yang berjuang secara sah dalam bingkai NKRI.

Pembubaran Kegiatan

Terkait pembubaran kegiatan, Om Sur mengklarifikasi bahwa tidak ada tindakan represif. Aparat desa dan masyarakat hanya keberatan karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada unsur Muspika (Camat, Kapolsek, dan Danramil). Setelah diberikan penjelasan, pihak penyelenggara pun mengakui kekeliruan koordinasi tersebut.

Kritik Propaganda

Om Sur juga mengkritik penggunaan narasi "anak syuhada" sebagai alat propaganda. Ia menilai narasi tersebut sudah tidak relevan di tengah kondisi Aceh yang sedang membangun.

• Perdamaian sudah berjalan hampir 22 tahun.
• Anak-anak yang lahir saat konflik berakhir kini sudah dewasa.
• Jangan lagi jadikan mereka alat propaganda.
• Seruan 'Aceh Merdeka' dalam kegiatan tersebut justru membangkitkan trauma lama di tengah masyarakat.

Realitas dan Konsistensi

Ia menegaskan bahwa Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Ia mengajak masyarakat untuk bersikap realistis dan konsisten dalam bernegara.

• Sangat tidak konsisten jika kita menggunakan fasilitas negara, memegang KTP Indonesia, dan bertransaksi dengan Rupiah, namun masih menyerukan pemisahan diri.
• Mari kita fokus pada pendidikan dan ekonomi generasi muda.

Baginya, merawat damai adalah tanggung jawab luhur. Pembangunan Aceh harus dilakukan dengan semangat kolaborasi atau "berdampingan", bukan lagi dengan semangat konfrontasi atau "berhadapan".