Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan mengembalikan jumlah unit rumah duafa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 menjadi 2.000 unit. Pemangkasan anggaran dari 2.000 menjadi 780 unit dianggap sebagai pelanggaran terhadap dokumen perencanaan daerah dan merugikan masyarakat miskin.

Tindakan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Pemangkasan anggaran ini dipandang sebagai pergeseran paradigma kekuasaan dari pro-poor menjadi pro-elite.

Dampak Pemangkasan Anggaran

• 1.220 keluarga kehilangan kesempatan mendapatkan rumah layak huni.
• Pemangkasan anggaran dianggap sebagai bentuk "kudeta anggaran" oleh birokrasi.
• Tindakan ini bertentangan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan "lampu hijau" untuk program ini.

Konteks Kemiskinan di Aceh

• Angka kemiskinan di Aceh masih menjadi yang tertinggi di Sumatera, berkisar 15 persen menurut data BPS terbaru.
• Program rumah duafa dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) adalah "tali nyawa" terakhir bagi masyarakat kelas bawah di Aceh.
• Pemangkasan anggaran rumah duafa berarti menghemat sekitar Rp 150 miliar, angka yang sangat kecil dibandingkan total APBA yang mencapai belasan triliun rupiah.

Tuntutan dan Harapan

• Gubernur Aceh diminta untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk mengembalikan jumlah unit rumah duafa.
• Jika pemangkasan ini berlanjut, target penurunan kemiskinan Aceh pada 2026 dipastikan terjun bebas.
• Rakyat Aceh berharap pemerintah hadir untuk mereka, bukan menjadi lawan bagi kaum duafa.