Bupati Bireuen, Mukhlis, menemui pengungsi banjir yang mendirikan tenda di samping Kantor Bupati Bireuen, Jumat dini hari, 13 Maret 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog sambil sahur bersama antara bupati, jajaran pemerintah kabupaten, dan para pengungsi.

Dalam pertemuan tersebut, Mukhlis menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir tidak dapat dilakukan secara tersebar di desa-desa terdampak, melainkan harus dibangun secara komunal di satu lokasi.

Penolakan Warga terhadap Huntara Komunal

• Sebagian besar warga menolak skema huntara komunal karena harus direlokasi dari desa mereka.
• Alasan penolakan: lokasi huntara yang direncanakan jauh dari sumber penghidupan dan aktivitas sehari-hari.
• Contoh pembangunan huntara komunal di Kabupaten Pidie Jaya yang ditempatkan secara terpusat.

Dialog antara Bupati dan Pengungsi

• Bupati Mukhlis menanyakan langsung kepada para pengungsi apakah mereka bersedia menempati huntara jika dibangun di lahan milik pemerintah daerah.
• Pengungsi mendesak pemerintah daerah agar segera menyediakan hunian sementara karena mereka mengaku tidak sanggup lagi bertahan di tenda darurat.
• Pertemuan belum memberikan solusi konkret bagi para pengungsi, yang menyatakan akan tetap bertahan di sekitar Kantor Bupati Bireuen hingga pemerintah memberikan kepastian mengenai hunian yang lebih layak.

Kondisi Pengungsi

• Puluhan pengungsi dari Desa Kampung Kapa mendatangi Kantor Bupati Bireuen pada Kamis, 12 Maret 2026, dan mendirikan tenda di halaman samping kantor tersebut sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan pemerintah terhadap korban banjir.
• Pengungsi menegaskan akan tetap bertahan di lokasi hingga pemerintah memberikan kejelasan terkait hunian sementara bagi korban banjir.