Anggota DPRK Subulussalam, Ardhiyanto Ujung, menyoroti hasil review utang Pemerintah Kota (Pemkot) Subulussalam tahun 2025 yang dinilai tidak realistis. Menurutnya, hasil review tersebut merugikan dan mengorbankan kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK) setempat.

Ardhiyanto mengungkapkan bahwa posisi utang Pemkot Subulussalam yang disampaikan Inspektorat mencapai Rp 44.770.936.624. Namun, anggaran yang tidak terserap atau tidak terealisasi mencapai Rp 109.990.717.854,50. Kondisi ini disayangkan karena beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi anggarannya tidak dicairkan.

Sorotan Utama

• Anggaran Tidak Terserap: Anggaran yang tidak terserap mencapai Rp 109 miliar, sementara utang Pemkot hanya Rp 44 miliar.
• Kegiatan Tidak Diaku: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak diakui sebagai utang karena kriteria tidak terpenuhi.
• Contoh Kasus: Pada Dinas Satpol PP dan WH, ada anggaran untuk kegiatan polisi syariat Islam atau wilayatul hisbah dan Tantribun sekitar Rp 450 juta, tetapi dananya tidak tertarik pada tahun 2025.
• Permintaan Telaah Kembali: Ardhiyanto meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam untuk menelaah kembali kegiatan yang menurutnya sangat wajar dimasukkan ke dalam daftar utang.

Dampak dan Solusi

Ardhiyanto menekankan pentingnya perencanaan program yang matang agar anggaran dapat terserap dengan baik. Ia juga meminta agar ada solusi untuk tidak merugikan SKPK.