Banjir besar yang melanda Kabupaten Bireuen akhir tahun lalu meninggalkan dampak yang mendalam bagi warga. Korban bencana masih bertahan di posko-posko pengungsian dan tenda darurat, sementara Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai tidak memberikan kepastian penanganan hunian sementara (huntara).

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai Bupati Bireuen berpolitik di tengah bencana. Ia menyebut bahwa Pemkab hanya berfokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) tanpa menjelaskan jadwal dan kepastian realisasinya. Hal ini membuat korban bencana semakin terabaikan.

Kondisi Korban Banjir di Bireuen

• Korban banjir masih bertahan di posko pengungsian dan tenda darurat
• Sebagian warga membangun gubuk seadanya secara swadaya
• Pemkab dinilai tidak mengusulkan pembangunan huntara ke Kementerian Pekerjaan Umum
• Tidak ada kepastian kapan pembangunan huntap akan dimulai dan selesai

Desakan untuk Intervensi Satgas

Alfian mendesak Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh untuk segera melakukan intervensi atau koordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten. Ia juga meminta Satgas DPR RI serta Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Bireuen.

Dugaan Intervensi Pemkab terhadap Kepala Desa

Alfian mengungkap adanya dugaan intervensi pemerintah kabupaten terhadap kepala desa dalam proses pendataan korban. Ia mengaku mendapatkan sejumlah testimoni dari kepala desa yang telah mengajukan data korban, namun mendapat tekanan atau intervensi.

Seruan untuk Melawan Kebijakan Tidak Adil

Alfian mendorong masyarakat untuk berani melawan kebijakan yang dinilainya tidak adil. Ia menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh mencari keuntungan, apalagi berbisnis, dalam situasi bencana. "Kalau ada kezaliman yang dipraktikkan, siapa pun pelakunya harus dilawan. Ini tidak bisa dibiarkan," tutup Alfian.

Dengan kondisi yang masih belum pasti, korban bencana di Bireuen membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari berbagai pihak untuk memastikan mereka mendapatkan hunian yang layak dan aman.