Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Samsul Bahri Tiyong, meminta agar musibah banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen tidak dijadikan alat tekanan politik pascapilkada. Ia menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi konkret, bukan saling menyalahkan.

Tiyong menanggapi surat evaluasi kinerja Bupati Bireuen yang diajukan Ruslan M. Daud ke Satgas Galapana DPR RI. Menurutnya, isi surat tersebut tidak mencerminkan kondisi lapangan secara utuh.

Poin Utama

• Mayoritas warga menolak hunian sementara (huntara) dan memilih percepatan hunian tetap (huntap).
• Keterlambatan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah.
• Masalah distribusi teknis dan validasi NIK melibatkan bank, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah.
• Politisasi bencana dapat menyesatkan publik dan memperkeruh suasana pemulihan.

Tiyong mengingatkan agar penanganan bencana tidak dijadikan komoditas politik. Ia menilai bahwa masyarakat butuh solusi konkret, bukan saling menyalahkan. Yang harus didorong sekarang adalah percepatan verifikasi data, kelancaran distribusi DTH, dan penyelesaian administrasi huntap.