Banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025 bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh kerusakan ekologi yang sistemik. Data menunjukkan bahwa deforestasi di Aceh telah mencapai 177.000 hektare dalam tujuh tahun terakhir, setara dengan 2,5 kali luas Singapura. Kerusakan ini diperparah oleh kebijakan tata ruang yang korup dan kegagalan negara dalam melindungi kawasan hulu sungai.

Warga Aceh menghadapi krisis ganda: bencana alam dan kegagalan sistemik dalam penanggulangan bencana. Empat kepala daerah di Aceh mengakui ketidakmampuan mereka dalam menangani darurat bencana, sementara sistem peringatan dini tidak berfungsi dengan baik. Pemulihan Aceh memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga memulihkan ekologi dan martabat masyarakat.

Dampak Deforestasi

• 5.127 hektare tutupan hutan hilang di Kabupaten Nagan Raya dalam periode 2018-2024.
• 1.052 hektare kehilangan terbesar terjadi pada tahun 2024 saja.
• 177.000 hektare hutan Aceh berkurang dalam tujuh tahun terakhir.

Kebijakan dan Respons Pemerintah

• Pemerintah cenderung merespons bencana dengan narasi "cuaca ekstrem" dan "fenomena atmosfer".
• Sistem peringatan dini tidak berfungsi dengan baik di tingkat desa.
• Pemerintah pusat harus mencabut izin-izin yang merusak dan menuntut korporasi bertanggung jawab.

Langkah Pemulihan

• Moratorium dan audit radikal terhadap seluruh izin di kawasan hutan.
• Restorasi skala bentang alam, penanaman vegetasi asli, dan rehabilitasi tutupan tanah.
• Koreksi total terhadap rencana tata ruang wilayah yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekologis.

Pemulihan Aceh pascabencana bukan proyek infrastruktur biasa, tetapi ujian apakah negara sungguh-sungguh hadir melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk tanah, hutan, dan sungai yang menjadi sumber kehidupan anak cucu di masa depan.