Dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebesar Rp 300 miliar hilang setelah anggaran disahkan. Perubahan ini dilakukan tanpa persetujuan kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, melanggar prosedur yang berlaku. Peraturan Gubernur yang diterbitkan kemudian menghapus jaminan kesehatan bagi warga sejahtera, meninggalkan hanya warga miskin yang mendapatkan manfaat.

Tindakan ini tidak hanya merugikan hak dasar rakyat Aceh, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Pemerintah Aceh didesak untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang.

Dampak terhadap Warga Aceh

• Rp 300 miliar dana JKA hilang, mengurangi jaminan kesehatan bagi warga sejahtera.
• Peraturan Gubernur mengubah ketentuan tanpa persetujuan DPR Aceh.
• Warga sejahtera tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah.
• Tindakan ini melanggar prosedur dan merugikan hak dasar rakyat Aceh.

Langkah Selanjutnya

• Pemerintah Aceh diminta untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan wewenang.
• Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran JKA.
• Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pengelolaan dana publik.