Aceh Barat Dikritik Terima Dana Rehab-Rekon Minim dari Rp 824 Miliar

Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) sebesar Rp 824 miliar menuai sorotan. Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala 2025, Mahlil Maulida, menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada Aceh Barat yang terdampak bencana.

Menurut Mahlil, Aceh Barat menerima porsi anggaran yang sangat minim, padahal daerah tersebut termasuk wilayah terdampak. Ia menyebutkan kondisi itu menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membaca realitas di lapangan.

Kritik Terhadap Alokasi Dana

• Minimnya Transparansi: Mahlil mengkritik minimnya transparansi dalam proses penentuan alokasi dana. Kebijakan yang lahir dari proses tertutup dinilai memicu kecurigaan dan kemarahan publik.

• Dampak Sosial: Minimnya alokasi TKD tidak hanya memperlambat pemulihan infrastruktur dan ekonomi di Aceh Barat, tetapi juga memperdalam luka sosial masyarakat yang merasa diabaikan.

• Desakan Evaluasi: Mahlil mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja TAPA, termasuk membuka data, menjelaskan metodologi penentuan alokasi, serta memastikan keberpihakan kebijakan pada fakta lapangan.

Kebutuhan Keberpihakan Kebijakan

Dalam situasi pascabencana, kehadiran negara seharusnya nyata melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di lapangan. Kebijakan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dinilai memperburuk ketidakadilan bagi daerah terdampak bencana, khususnya Aceh Barat.