Pergantian jubir Pemerintah Aceh dari Muhammad MTA ke Dr. Nurlis Efendi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. MTA yang sebelumnya dikenal sebagai jubir resmi, kini bungkam dan tidak memberikan keterangan terkait pergantian ini. Pergantian ini terjadi di tengah kritik terhadap komunikasi pemerintah, terutama terkait kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Dr. Nurlis Efendi, yang juga dikenal sebagai politisi Partai Aceh, kini mengisi posisi jubir. Pergantian ini terjadi di tengah kritik yang menguat terhadap pola komunikasi Pemerintah Aceh, khususnya terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Latar Belakang Pergantian

• Kabut Informasi: MTA belum memberikan keterangan apa pun terkait kabar dirinya tak lagi menjabat sebagai penyampai resmi kebijakan pemerintah daerah.
• Kritik Komunikasi: Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Hasballah Cut Apa, menilai komunikasi publik pemerintah dalam menjelaskan arah kebijakan JKA belum berjalan efektif.
• Spekulasi Masyarakat: Sikap diam MTA memperpanjang spekulasi di tengah masyarakat, terutama di saat isu komunikasi pemerintah tengah menjadi sorotan.

Dampak Pergantian

• Kepercayaan Publik: Lemahnya komunikasi tidak hanya berdampak pada kesalahpahaman publik, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
• Komunikasi Kebijakan: Pergantian ini menjadi pengingat bahwa komunikasi bukan sekadar soal menyampaikan pesan, melainkan bagaimana pesan itu dipahami, diterima, dan dipercaya.

Insiden Masa Lalu

• Insiden Sidang Paripurna: Pada September 2023, MTA diusir dari ruang Sidang Paripurna DPRA setelah menyebut anggota dewan "kekanak-kanakan".
• Reaksi Legislator: Khalili, politikus Partai Aceh, menilai pernyataan MTA tidak pantas dan merendahkan lembaga legislatif.

Harapan ke Depan

• Komunikasi Efektif: Hasballah mendorong agar komunikasi kebijakan strategis diperkuat melalui koordinasi lintas instansi serta sosialisasi yang lebih masif.
• Keterbukaan Informasi: MTA berjanji akan memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPA guna memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal.