Lolosnya Anita, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar yang pernah terpidana pemalsuan dokumen, dalam seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh menuai polemik. Anita merupakan salah satu dari 10 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pansel menyebut kelulusan Anita masih sebatas tahap administrasi dan belum final. Anita telah menyerahkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, yang akan diverifikasi ulang oleh Pansel.

Polemik Kelulusan Anita

• Anita pernah dijatuhi hukuman pidana penjara satu bulan dengan masa percobaan dalam kasus pemalsuan dokumen seleksi PPPK.
• Pansel menegaskan kelulusan administrasi bukan jaminan lulus akhir, masih ada tahapan wawancara, asesmen, dan penulisan makalah.
• Pansel akan evaluasi ulang dokumen peserta dan ambil sikap terkait kelanjutan Anita.

Dampak dan Respons

• Masyarakat Aceh khawatir integritas seleksi pejabat, mengingat Anita pernah terlibat kasus pemalsuan dokumen.
• Pansel mengapresiasi masukan publik dan janji verifikasi dokumen secara cermat.
• Jabatan yang dibuka meliputi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RS Ibu dan Anak Aceh.

Pansel akan mengumumkan hasil verifikasi dan sikap terhadap Anita dalam waktu dekat. Masyarakat Aceh diharapkan tetap tenang dan percaya pada proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

Proses Seleksi JPT Pratama

• Seleksi terbuka untuk tiga jabatan strategis di Pemerintah Aceh.
• Tahapan seleksi meliputi administrasi, wawancara, asesmen, dan penulisan makalah.
• Pansel akan menjaring tiga nama terbaik untuk dipilih oleh Gubernur Aceh.

Polemik ini menjadi sorotan publik dan ujian bagi Pansel dalam menjaga integritas seleksi pejabat di Aceh. Masyarakat berharap proses seleksi berjalan adil dan transparan untuk menghasilkan pejabat yang berkualitas dan berintegritas.

Harapan Masyarakat

• Masyarakat Aceh berharap Pansel mengambil sikap tegas dan adil dalam mengevaluasi kelulusan Anita.
• Integritas dan kredibilitas pejabat menjadi kunci dalam pembangunan Aceh ke depan.
• Proses seleksi yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang mampu membawa perubahan positif bagi Aceh.